FKP Gelar RKPD Tahun 2023, Pemenuhan kebutuhan Dasar dan Pemulihan Ekonomi Masih Jadi Prioritas

BUKITTINGGI--Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Covid 19 masih menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemko tahun 2023 nanti.

Hal ini disampaikan Sekda Martias Wanto saat membuka sekaligus menyampaikan sambutan Walikota Bukittinggi pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023, Kamis (27/01) di Pendopo Rumah Dinas Walikota, Belakang Balok. 

Baca juga: Gubernur Sumbar : Peran PKK bantu pemerintah kurangi pengangguran

Kegiatan ini diikuti segenap pemangku kepentingan (stakeholders) seperti dari unsur tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan lain sebagainya.

Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan Pemko Bukittinggi melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bukittinggi guna menghimpun masukan/saran para pemangku kepentingan Kota Bukittinggi terhadap rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang nantinya akan disempurnakan lagi melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 yang dijadwalkan akan dilaksanakan Maret 2022 nanti.

Baca juga: Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH, Msi Kunker Lanjutan ke Rao dan Sampaikan Harapan Besar

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah baiyo batido antara kita (stakeholders) untuk menentukan arah pembangunan Kota Bukittinggi di tahun 2023 nanti guna mewujudkan visi misi Kota Bukittinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021—2026, ” sebut Sekda Martias Wanto.

 Lebih lanjut Sekda mengungkapkan, perekonomian masyarakat Bukittinggi saat ini dalam kondisi yang tidak menggembirakan. 

Baca juga: Aklamasi, Hendra Irwan Rahim Kembali Pimpin Dekopinwil Sumbar 2021-2025

Mengacu pada konsep garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2021, terdata sebanyak 6.980 jiwa atau 5, 14 persen dari jumlah penduduk Bukittinggi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal. 

Kondisi yang tidak menggembirakan tersebut juga terjadi pada perekonomian masyarakat. Sektor perdagangan sebagai lapangan usaha terbanyak yang digeluti masyarakat Bukittinggi mengalami pertumbuhan negatif.

Baca juga: Wagub sampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terkait RAPBD 2022

“Oleh karena itu, pada tahun ini kita telah menetapkan program-program untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19, ” ujar Sekda Martias Wanto. 

Beberapa kegiatan prioritas Pemko tahun 2022, lanjut Sekda, antara lain meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat, penyediaan bantuan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan bantuan tambahan penghasilan bagi guru honorer di SMA dan SMK, revitalisasi kawasan-kawasan pusat perkonomian masyarakat, serta fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM.

Baca juga: Mitigasi Dampak Pandemi, Ini Upaya Kemnaker Atasi Pengangguran

Ia juga menjelaskan, kondisi keuangan daerah pada tahun 2023 diperkirakan belum menunjukkan perbaikan signifikan, terutama terkait dana transfer dari pusat ke daerah. 

Untuk menyikapi hal tersebut, kegiatan Pemko pada tahun 2023 nanti akan dilaksanakan secara efisien, mengurangi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap keluaran (output) kegiatan, serta memanfaatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, sambungnya.

Sementara, Prof. Elfindri (Direktur SDG’s Center Univ. Andalas), yang tampil sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut ungkapkan, berdasarkan penelitian yang dilaksanakannya, memahami pola konsumsi masyarakat, terutama sejak kondisi pandemi Covid 19, perlu dijadikan tolok ukur, karena setengah dari pendapatan masyarakat adalah untuk kebutuhan konsumsi.

 Lebih lanjut Ia menyebutkan, potensi pada sektor pariwisata dan perdagangan masih tetap terbuka luas untuk dimaksimalkan. Namun, dua sektor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, harus ditunjang dengan sarana prasana penunjang dari sektor lainnya, seperti aksesibilitas transportasi, perbankan, dan lainnya.